Glory Justice

      Indonesia sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi mutlak bahwa pemerintah sebagai instrumen negara dan sebagai Badan/Pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugasnya serta dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum haruslah menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, dan sebagainya.Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni pada Pasal 7 ayat (1) terdapat hirarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas a) UUD 1945;b) Tap MPR; c) UU /Perppu ; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi dan; g)Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. Selain peraturan pada pada 7 ayat 1 berlaku juga peraturan diluar hirarki yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) seperti peraturan yang ditetapkan oleh DPR, DPD, MA, MK, Bank Indonesia, Menteri,...

           Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman suku dan budayanya. Budaya merupakan suatu unsur yang sangat penting sebagai ciri khas dan identitas sebuah negara. Bahkan tak dapat dipungkiri salah satu komponen yang membuat sebuah negara dapat dikenal oleh dunia Internasional yakni karena keunikan budaya yang dimiliki oleh Negara tersebut. Di era modernisasi saat ini perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berkembang pesat memang membawa manfaat dan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan aktivitas nya sehari-hari. Dengan berkembangnya teknologi internet, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan segala macam aktivitas dan maupun mendapatkan pengetahuan tentang suatu hal dengan mudah dan cepat. Namun disisi lain perkembangan teknologi yang begitu pesat juga banyak membawa dampak buruk dalam berbagai sektor termasuk dalam sektor kebudayaan . K ebanyakan masyarakat terlebih khusus generasi muda saat ini lebih menget...

             Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau THR Keagamaan merupakan hal yang sangat dinantikan oleh pekerja atau buruh menjelang hari raya keagamaan setiap tahunnya. Adapun terkait pengertian Tunjangan Hari Raya Keagamaan terdapat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Tunjangan Hari Raya Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan” . Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dalam Permen Ketenagakerjaan ini dapat dilihat bahwa THR merupakan hak pekerja/buruh yang wajib diberikan oleh pengusaha atau perusahaan sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya dalam bekerja dan juga sebagai bentuk bantuan kepada pekerja atau buruh untuk meringankan beban pekerja/buruh akibat banyaknya pengeluaran dan kebutuhan dalam menjalankan hari raya keagamaan. Pemberian THR Keagamaan...

  Dalam sistem peradilan di Indonesia dikenal tiga tingkatan pengadilan yakni pengadilan tingkat pertama di pengadilan negeri, pengadilan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Untuk penyebutan tiga tingkatan proses peradilan ini dikenal dua istilah yakni   judex factie  dan  judex jurist .  Kedua istilah ini berasal dari bahasa  Latin yang dimana Judex facti berarti “hakim-hakim (yang memeriksa) fakta”, sedangkan judex juris berarti “hakim-hakim (yang memeriksa) hukum”. Judex factie  merupakan hakim yang memeriksa fakta persidangan, apakah dari fakta itu terbukti atau tidak perkara tersebut. Sedangkan,  judex jurist  merupakan hakim yang memeriksa penerapan hukum, apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum di pengadilan  judex factie . Dalam sistem peradilan di Indonesia, Pengadilan Negeri adalah pengadilan pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, dan bertindak se...

  Asas Legalitas menjadi prinsip utama dan juga salah satu ciri dalam setiap negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “ Het beginsel van wetmatigheid van bestuur ” yakni prinsip keabsahan pemerintahan. Asas legalitas juga dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Asas legalitas dikenal dalam berbagai bidang hukum baik itu dalam bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum islam, dan juga dalam hukum administrasi negara. Asas legalitas dalam bidang Hukum Administrasi Negara memiliki makna “ Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemen) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten ” (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada Undang – Undang).   Berdasarkan makna dari asas legalitas menurut hukum administrasi tersebut dapat dilihat bahwa setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mengikat warga negara tidak serta merta dapat dilakukan ...