SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PENGUSAHA YANG TERLAMBAT ATAU TIDAK MEMBAYAR THR KEAGAMAAN KEPADA PEKERJA

 

           Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau THR Keagamaan merupakan hal yang sangat dinantikan oleh pekerja atau buruh menjelang hari raya keagamaan setiap tahunnya. Adapun terkait pengertian Tunjangan Hari Raya Keagamaan terdapat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Tunjangan Hari Raya Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan” . Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dalam Permen Ketenagakerjaan ini dapat dilihat bahwa THR merupakan hak pekerja/buruh yang wajib diberikan oleh pengusaha atau perusahaan sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya dalam bekerja dan juga sebagai bentuk bantuan kepada pekerja atau buruh untuk meringankan beban pekerja/buruh akibat banyaknya pengeluaran dan kebutuhan dalam menjalankan hari raya keagamaan. Pemberian THR Keagamaan juga sudah harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

 Namun pemberian THR Keagamaan ini tidak serta merta wajib diberikan kepada seluruh pekerja atau buruh melainkan terdapat pengecualian seperti pada pasal 2 ayat (1) Permen No.6 Tahun 2016 yang dimana THR Keagamaan  hanya wajib diberikan perusahaan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja selama minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih sehingga dengan demikian perusahaan tidak wajib memberikan THR bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) bulan.THR juga berhak diterima oleh pekerja/buruh yang diPHK oleh pengusaha terhitung sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan dan juga bagi pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.

Namun bagaimana jika ada pengusaha yang tidak membayar THR atau terlambat membayar THR kepada pekerja? Apabila terdapat pengusaha yang tidak membayar THR atau  terlambat  membayar THR kepada pekerja/buruh ,maka terhadap pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi yang telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam Pasal 79 ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021  sanksi yang dapat dikenakan bagi pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerja/buruh dan juga pengusaha yang terlambat membayar THR yakni sanksi administratif yang dilakukan secara bertahap diantaranya berupa:

a.             teguran tertulis;

b.            pembatasan kegiatan usaha;

c.             penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan

d.            pembekuan kegiatan usaha.

Serta juga kepada pengusaha yang terlambat membayar THR dapat dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar, lalu kemudian denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh. Kemudian sebagai bentuk penegakan dan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak pekerja atau buruh dalam memperoleh THR Keagamaan, pemerintahpun pada tahun 2022 memfasilitasi para pekerja atau buruh dengan meluncurkan Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2022 untuk melayani pengaduan dan konsultasi terkait pelaksanaan pembayaran THR. Posko tersebut dapat diakses oleh seluruh pekerja ataupun pengusaha melalui situs poskothr.kemnaker.go.id.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun mengungkapkan bahwa dengan diluncurkannya Posko THR Keagamaan ini diharapkan hak pekerja dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat berjalan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang efektif serta Ida Fauziyah pun berharap hal ini dapat memuaskan berbagai pihak yakni pekerja dan pengusaha.

Dengan telah diaturnya sanksi administratif yang dapat dijatuhkan bagi pengusaha yang tidak memenuhi hak pekerjanya yakni tidak memberikan THR dan terlambat dalam memberi THR diharapkan hal ini dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi pekerja/buruh agar hak-hak para pekerja/buruh tidak disepelekan begitu saja melainkan tetap harus terpenuhi dan juga harus diperjuangkan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran yang setinggi-tingginya dan seadil-adilnya.


                 DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di Perusahaan

Asikin, Z, dkk (2006), Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Rajawali Pers

Husni, L (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo.

https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/jil/index

https://news.detik.com/berita/d-6023242/catat-ini-sanksi-perusahaan-yang-tidak-bayar-thr-karyawan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

TAK MUDAH BUKAN BERARTI TAK MUNGKIN (BIOGRAFI)

Awang adalah nama panggilannya sehari-hari, terlahir dengan nama lengkap Eduard Awang Maha Putra di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Rabu, 21 Juni 2000 tepat pukul 09.36 WITA. Terlahir sebagai anak bungsu dari ayah yang merupakan seorang guru SMP Negeri dan ibu yang merupakan seorang laboran di salah satu SMP swasta di Kota Mataram membuatnya tumbuh dalam didikan orang tua yang selalu memprioritaskan pendidikan di atas segala-galanya. Memiliki orangtua sebagai pendidik membuat ia terbiasa dengan kebiasaaan mereka yang selalu mengembangkan ilmu yang dimiliki dengan rajin membaca buku. Membaca buku menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya, sehingga menjadi sebuah kewajiban tak bersyarat untuk selalu menyisihkan waktu membaca buku atau berita agar dapat memperluas ilmu dan wawasan. Berada di lingkungan seorang pendidik membuat ia ingin terus belajar dan melakukan pengembangan terhadap banyak hal. Pada tahun pertama di SMP ia mulai bergabung menjadi salah satu anggota...
Baca selengkapnya

JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURIST DALAM SISTEM PERADILAN DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA

  Dalam sistem peradilan di Indonesia dikenal tiga tingkatan pengadilan yakni pengadilan tingkat pertama di pengadilan negeri, pengadilan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Untuk penyebutan tiga tingkatan proses peradilan ini dikenal dua istilah yakni   judex factie  dan  judex jurist .  Kedua istilah ini berasal dari bahasa  Latin yang dimana Judex facti berarti “hakim-hakim (yang memeriksa) fakta”, sedangkan judex juris berarti “hakim-hakim (yang memeriksa) hukum”. Judex factie  merupakan hakim yang memeriksa fakta persidangan, apakah dari fakta itu terbukti atau tidak perkara tersebut. Sedangkan,  judex jurist  merupakan hakim yang memeriksa penerapan hukum, apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum di pengadilan  judex factie . Dalam sistem peradilan di Indonesia, Pengadilan Negeri adalah pengadilan pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, dan bertindak se...
Baca selengkapnya

Perkembangan Teknologi dalam Dunia Hukum : Telaah Konsep Panopticon sebagai Model Pendisiplinan Masyarakat

Gambar
      Oleh : Eduard Awang Maha Putra           Perkembangan teknologi yang melesat begitu pesat memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi masyarakat. Bahkan suka ataupun tidak suka, kemajuan teknologi tetap akan masuk dalam ranah kehidupan manusia sehingga hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat, maupun instansi lainnya. Perkembangan teknologipun dapat mengubah tingkah laku dan pola pikir manusia, sepertinya hadirnya teknologi pengawasan berupa Close Circuit Television atau disingkat CCTV yang dapat memantau segala situasi dan kondisi diwilayah pemasangannya bahkan mempengaruhi tindakan orang-orang yang beraktivitas di wilayah tersebut. Pengawasan dengan CCTV ini sejatinya merupakan implementasi dari konsep panoptikon yang digagas oleh Michel Foucault  yang tertuang dalam bukunya yang berjudul Dicipline and Punish: The Birth of Prison’’ . [1] Konsep panoptikon dirumuskan pertama ka...
Baca selengkapnya